Tempat Pengelolaan Sampah di Indonesia Terancam Penuh, Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Ilustrasi Tempat Sampah
Ilustrasi Tempat Sampah. (Sumber: Rita E/Pixabay)

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume sampah. Ditambah dengan pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan teknik pengelolaan sampah berwawasan lingkungan sehingga nantinya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keadaan lingkungan.

Untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Keadaan Tempat Pengelolaan Sampah di Indonesia

Ilustrasi Sampah Berceceran
Ilustrasi Sampah Berceceran. (Hans/Pixabay)

Salah satunya adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Setelah mengolah sampah melalui TPST, proses selanjutnya adalah sampah dipindahkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA sendiri merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Perbedaan signifikan antara TPST dengan TPA adalah dalam kebijakan sistem pengelolaan sampahnya.

Mengutip dari Waste4Change, TPA Bantar Gebang kemungkinan besar merupakan TPA yang paling terkenal di Indonesia, meski kenyataannya ada banyak TPA lain yang tersebar di berbagai provinsi. Pada dasarnya, TPA-TPA di Indonesia menghadapi permasalahan yang sama, yaitu sama-sama sedang di ambang kelebihan kapasitas. Beberapa TPA di Indonesia yang menghadapi masalah yang sama di antaranya TPA Suwung di Denpasar, TPA Sarimukti di Bandung, TPA Piyungan di Yogyakarta, dan TPA Terjun di Medan.

TPST Bantargebang yang sudah mencapai kapasitas maksimal

Ilustrasi Tempat Pembuangan Akhir. (Sumber: Vkingxl/Pixabay)

Dilansir dari akun Instagram resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ikut menyuarakan terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi yang sudah mencapai batas maksimal pada tahun 2021 ini. Oleh karena itu, menurut beliau, upaya pengendalian sampah di DKI Jakarta terutama berbahan plastik harus lebih efektif. Ia menjelaskan sampah yang mendominasi di antaranya berasal dari sampah plastik hingga mencapai jumlah 14% dari sampah yang ada.

Beliau juga menambahkan bahwa sampah yang ada di Jakarta sudah melebihi 8.700 ton per hari. Sampah-sampah yang dihasilkan ini dibuang di Bantargebang sampai tahun 2021 dan sudah seharusnya diambil langkah tegas untuk upaya pengendalian sampah. Sebagai bentuk upaya dalam pengendalian sampah yang sudah mencapai batas maksimal di TPST Bantargebang, Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut menyarankan agar sampah dikirim ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Nambo, Klapanunggal. Namun, untuk melakukan hal ini tentunya diperlukan kerjasama antar pemerintah setempat secara intensif.

Selain itu, meminimalisir penggunaan kantong plastik sesuai dengan yang sudah diatur oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dapat membantu mengurangi timbunan sampah yang membludak. Sejumlah tempat pusat perbelanjaan sudah menerapkan peraturan ini sehingga secara tidak langsung meminta pembeli membawa kantong belanja yang ramah lingkungan untuk berbelanja.

Sebagai badan yang berfokus dalam menangani lingkungan di daerah DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sudah memprediksi bahwa TPST Bantargebang akan mencapai kapasitas maksimum hingga tidak dapat menampung sampah lagi.

Berdasarkan data per Juli 2019 yang dipaparkan oleh Plt. Kepala DLH DKI, Syaripudin, ketinggian sampah yang berada di TPST Bantargebang sudah mencapai hingga 43-48 meter dari batas maksimal 50 meter. Oleh karena itu, beliau perlu melakukan upaya pengendalian sampah dalam rangka untuk mengurangi kuantitas sampah yang terus masuk ke TPST Bantargebang. Salah satu langkah yang diupayakan oleh DLH DKI Jakarta adalah membangun Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) di Tebet, Jakarta Selatan. Tujuan dari upaya ini dilakukan oleh DLH DKI Jakarta adalah dalam mendukung optimalisasi TPST Bantargebang yang saat ini sedang berjalan. DLH DKI Jakarta juga sedang menjalankan upaya pengurangan sampah dengan mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

FPSA atau Intermediate Treatment Facility (ITF) merupakan salah satu strategi penanganan sampah dengan penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna. FPSA sudah dimanfaatkan oleh sejumlah negara seperti Finlandia, Singapura, Jepang, China, dan negara lainnya. Rencana pembangunan FPSA sudah dipikirkan oleh DLH DKI Jakarta secara matang dan sudah disesuaikan dengan komposisi dan karakteristik sampah di daerah Kecamatan Tebet.

FPSA Tebet merupakan pengolahan sampah terpadu dengan recycling center, biodigester, pirolisis, BSF (Black Soldier Fly) Maggot, insinerator, dan pengolahan FABA (Fly Ash & Bottom Ash), sehingga diupayakan agar hanya sampah yang susah terolah yang akan masuk ke dalam insinerator. FPSA Tebet dilengkapi fasilitas enviromental education (pusat edukasi bagi warga Tebet dan sekitarnya), ruang interaksi publik (taman bermain), food center (kantin), sarana olahraga, urban farming, dan open theater.

Teknologi insinerator yang direncanakan pada FPSA Tebet telah terdaftar dalam Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan Pemusnah Sampah Domestik dan telah dilakukan pengujian kualitas udara pada laboratorium yang tersertifikasi dengan hasil pengujian emisi yang dikeluarkan di bawah baku mutu yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal.

DLH DKI Jakarta akan memastikan bahwa FPSA Tebet ini memenuhi standar lingkungan yang dipersyaratkan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin. Selain itu, mewajibkan pengelola untuk memasang Continues Emision Monitoring System (CEMS) yang dapat dilihat juga oleh masyarakat Tebet dan sekitarnya terkait parameter kualitas emisi yang dihasilkannya.

Ditulis oleh: Yohanna Christiani

Referensi

https://www.instagram.com/p/

CTtCaP3Jnnn/ diakses pada tanggal 13 September 2021.

https://waste4change.com/blog/tpa-terancam-penuh/ diakses pada tanggal 13 September 2021.

https://waste4change.com/blog/fungsi-tps-tps-3r-tpst-dan-tpa/ diakses pada tanggal 13 September 2021.

https://www.cnbcindonesia.com/news/

20200717153336-4-173587/gawat-bantar-gebang-tempat-buang-sampah-dki-penuh-di-2021 diakses pada tanggal 13 September 2021.

https://tirto.id/tpst-bantargebang-hampir-penuh-dki-bangun-pengelolaan-sampah-tebet-gitq diakses pada tanggal 13 September 2021.

Sebarkan Artikel

Bagikan ke Media Sosial‚Äč

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest

Berlangganan

* Diperlukan